Terlalu membesar-besarkan berita kini sudah menjadi pola Televisi di Indonesia saat ini. Dan Ironisnya hal inipun masih di lakukan saat bencana Vulkanik Merapi.
Kebutuhan akan informasi Merapi sangat benar-benar di butuhkan. Namun sayangnya di salah gunakan oleh berbagai media dengan menginformasikan berita yang kurang akurat. Hal ini tentu sering membuat panik bagi warga sekitar.
Padahal ini adalah kondisi yang begitu memperihatinkan. Bagi warga sekitar benar-benar membutuhkan informasi yang akurat. Karena dengan informasi akurat tentu akan memudahkan untuk mengevakuasi dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang ada.
Selain itu banyak para relawan yang resah dengan tayangan yang begitu provokatif. Bahkan hal ini sempat mengadukan ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar besifat lebih tegas.
Aryo Bilowo menjelaskan, surat protes resmi sudah dilayangkan ke KPI. Aryo mengamati dan mencatat, selama Merapi aktif di perbatasan DI Jogjakarta-Jawa Tengah, televisi cenderung mendramatisasi keadaan, sehingga membuat warga semakin panik.
Contohnya, Aryo menyebut berita di salah satu stasiun TV swasta pada 29 dan 30 Oktober 2010. Wartawan televisi itu melaporkan awan panas telah mencapai Jl Kaliurang Km 6,2 atau hampir 25 km dari puncak Merapi.
Belakangan diketahui, bahwa yang mencapai lokasi tersebut adalah hujan abu, bukan awan panas. "Hari itu banyak sekali warga yang luka-luka karena kecelakaan lalu lintas akibat panik," katanya.
Lalu, pada 4 November, stasiun TV yang lain melaporkan adanya korban meninggal karena lahar panas. Setelah dicek, korban meninggal bukan karena lahar panas, melainkan terkena awan panas. Namun, wartawan televisi itu tetap bersikukuh dengan liputannya.
"Selain hal tersebut, pengulangan berita, stok gambar, running text dan sebagainya tidak menyertakan waktu, seolah-oleh semua kondisi terkini, itu membuat cemas. Bahkan ada relawan yang ditelpon keluarganya diminta pulang saja," katanya.
Dihubungi terpisah, Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat mengaku segera akan merespon keluhan para relawan. "Besok (hari ini) semua pemimpin redaksi TV kita panggil untuk menyampaikan protes masyarakat ini," katanya via ponsel tadi malam.
Menurut Dadang, jika pemberitaan tidak akurat dan cenderung provokatif, KPI bisa melakukan tindakan. "Nanti, kita lihat dulu kadar kesalahannya. Yang jelas, peran media tetap penting di daerah bencana namun juga harus taat kode etik jurnalistik," katanya.
Categories:
konsep masalah,
Top Artikel